Aksi Warga Blokir Jalan, Edi Purwanto: Kita Hargai Proses Kepolisian, Komunikasi Warga di Bangun

KABARJAMBIKITO.ID  - Belakangan ini lagi ramai soal pemblokiran ruas jalan Kerinci-Bangko yang viral di media sosial.

Terkait soal pemblokiran jalan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan,  pemblokiran jalan lintas Merangin menuju Kerinci oleh masyarakat setempat akibat adanya warga yang diamankan oleh pihak kepolisian atas tindakan mendulang emas di galian tambang ilegal atau PETI

Edi Purwanto menyebut bahwa pihak kepolisian dan pemerintah tentu bisa menyelesaikan persoalan  PETI tersebut. Edi Purwanto juga mendormong untuk dilakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga tidak ada gejolak berkepanjangan hingga sampai pemblokiran jalan.

Baca Juga: Edi Purwanto: Prinsipnya Bangun Kesadaran Integritas Pada Diri Untuk Cegah Korupsi dan Gratifikasi

Baca Juga: Edi Purwanto: Pemda Petakan Wilayah, Kajian Dampak Kekeringan, dan Koordinasi Cari Solusi

Baca Juga: Dampingi Kasad Dudung, Edi Purwanto: Pak Kasad Fokus Pada Permasalahan Karhutla di Jambi

"Tentu kita menghargai proses yang dilakukan oleh polres, harapan kami harus menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat disana, satu sisi harus ada proses komunikasi yang baik untuk memberikan kesadaran, satu sisi ya hukum harus di tegakkan juga,"sebutnya.

Sementara itu, persoalan PETI disebutkan oleh Edi Purwanto menjadi persoalan yang sangat serius. Aktivitas PETI ini memberikan dampak pada kerusakan alam, sehingga memang harus ada langkah-langkah agar dampak ini tidak berkepanjangan.

Baca Juga: Kunker ke Jambi, Edi Purwanto Sebut Agenda Kedatangan KASAD ke Jambi

Baca Juga: Sarankan Masyarakat Pakai Masker, Edi Purwanto Minta Penanggulangan Karhutla di Tingkatkan

"Masalah PETI adalah masalah serius, karena ini berdampak pada kerusakan alam. Maka harus ada kesadaran bersama soal dampak dari aktivitas Peti yang dilakukan ini, sama-sama kita menjaga alam,"sebutnya.

Disisi lain, terkait dengan persoalan tambang ilegal, Edi Purwanto menyebut bahwa adanya pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan hal tersebut harus menjadi prioritas di pemerintah daerah bagaimana WPR ini bisa terlaksana.

"Dari dulu isu kita kan WPR, kenapa itu tidak menjadi prioritas bupati-bupati soal WPR itu. Kalau WPR itu sudah terbangun, saya pikir tidak ada konflik-konflik lagi,"pungkasnya.