Soroti Pertambangan Batubara di Jambi, KPK Beberkan Titik Kerawanan Terjadinya Korupsi

KABARJAMBIKITO.ID - Dalam beberapa hari ini masyarakat Provinsi Jambi lagi dihebohkan dengan soal KPK, yang bakal membidik dugaan korupsi pertambangan batubara.

Menurut Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminuddin, dalam bisnis pertambangan batubara di Jambi dinilai rawan di korupsi oleh oknum oknum tertentu.

Sementara, sebagian diketahui asa kurang lebih 51 jumlah pertambangan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi.

Baca Juga: Aturan Sudah Ada, Tapi Masih Berani Angkutan Batubara Melintas Siang Hari, Kenapa ?

Baca Juga: Ancaman ATJ Dengan Parang, Oknum Sopir Angkutan Batubara Diamankan Polisi

Baca Juga: Operasional Angkutan Batubara Dihentikan Sementara, Warga: Semalam Masih Ada Yang Lewat

Hal ini diungkapkan KPK saat diskusi dengan jurnalis di Jambi,  yang mengangkat tema “Urgensi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Dunia Usaha Pertambangan Batubara di Provinsi Jambi” di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (13/9/2023) sore.

“Tindak pidana korupsi paling banyak dilakukan oleh kalangan swasta kepada penyelenggara negara. Terutama di bidang pertambangan batubara,” kata Aminuddin kepada awak media.

Aminuddin  jaga menjelaskan titik kerawanan terjadinya korupsi di pertambangan batubara ialah, adanya pemberlakuan pemberian nomor lambung truk angkutan batubara akibat belum adanya jalan khusus batubara.

Baca Juga: Begini Kronologis Kecelakaan Maut Mobil Angkutan Batubara VS Mini Bus Travel

Baca Juga: Terlibat Kecelakaan Maut Bus Mini VS Angkutan Batubara, Satu Orang Meninggal Dunia

Terjadinya penarikan retribusi terminal oleh oknum pemkab / kota kepada truk batubara. Adanya pengenaan biaya kepada perusahaan pemegang IUP.

Dan yang lebih menjadi sorotan KPK menurut Aminuddin adalah adanya pungutan sebesar tarif tertentu / trip kepada angkutan batubara yang melintasi jalan umum, dengan potensi pungutan yang terjadi dalam satu tahun dapat mencapai Rp. 150 Miliar.

“Ini kan jelas ada potensi terjadinya celah korupsi, karena adanya pungutan seperti ini, yang seharusnya tidak boleh dilakukan,” tegasnya.