Persolaan Kemacetan Jalan dan Angkutan Batubara di Jambi, Begini Kata Komisi V DPR RI

KABARJAMBIKITO.ID  - Setelah mendengar paparan dari Gubernur Jambi Al Haris tentang persoalan kemacetan akibat yang disebabkan angkutan batubara,  Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi H Bakri menyampaikan bahwa saat ini para pengusaha tambang sudah tidak bisa diajak kerjasama.

“Baru kemarin kita rapat bersama Kementerian perhubungan, soal aturan jam operasional angkutan batubara. Dan siang dilarang untuk beroperasi, hingga saat ini masih ada aja yg melanggar,” pungkas H Bakri, Rabu (29/3/2023)

Bakri juga menyebutkan, saat ini masyarakat Jambi sudah mulai apatis terhadap persoalan kemacetan jalan nasional karena angkutan batubara ini.

Baca Juga: Rapat Bersama Komisi V DPR RI, Al Haris Beberkan Tentang Kemacetan Jalan Nasional di Jambi

Baca Juga: Sampaikan Persoalan Kemacetan dan Angkutan Batubara ke Pusat, Begini Harapan Edi Purwanto

Baca Juga: Breaking News!! Dirlantas Polda Jambi Intruksi Seluruh Kapolres dan Kapolsek Terkait Angkutan Batubara

Kata Komisi V DPR RI itu, bayangkan saja, jalan baru selesai di aspal, masyarakat sudah menyiramnya, maka akan rusak lagi, ini akan berdampak kedepannya.

Hal senada disampaikan, Pimpinan Komisi V RI, Lasarus meminta agar pemerintah provinsi Jambi lebih tegas dalam menegakkan aturan terkait angkutan batubara.

“Permasalahan ini timbul karena adanya pengusahan tambang batubara yang tidak taat Hukum, menganggap remeh," sebut Lasarus.

Ia juga menegaskan, apabila perusahaan tambang batubara  taat hukum, maka tidak akan timbul permasalahan.  Kalau bicara rugi, jelas masyarakat pengguna jalan nasional yang paling banyak ruginya, sementara yang untung yang tenang-tenang saja, tidak memikirkan dampaknya terhadap masyarakat.

Baca Juga: Belum Lama Al Haris Memergoki Angkutan Batubara Melintas di Siang Hari di Jebak, Kini Terulang Lagi