Anggaran Jalan Dianggarkan Untuk Masyarakat, Rusak Dibuat Batubara, DPR RI Desak Tutup Pertambangan Batubara

KABARJAMBIKITO.ID - Persoalan kemacetan akibat angkutan truk batubara selama ini di Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi sorotan anggota DPR RI Pusat.

Melihat kondisi jalan Tembesi-Bulian yang kerap terjadi kemacetan akibat angkutan truk batubara, Komisi V DPR RI, Kamis (19/1/2023) turun ke Kecamatan Muara Tembesi.

Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi V DPR RI ke Kabupaten Batanghari  melakukan pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari serta didampingi oleh Gubernur Provinsi Jambi beserta stakeholder.

Kunspik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras itu dalam rangka meninjau langsung penanganan jalan Nasional di Kabupaten Batanghari yang rusak akibat kendaraan pengangkut batubara yang melebihi tonase.

Baca Juga: Komisi V DPR RI: Kalau Tidak Ada Kontribusi Bagi Batanghari, Stop Aja Perusahaan Tambang Batubara

Baca Juga: Komisi V DPR Tinjau Jalan di Tembesi, H Bakri: Kalau Malam Seperti Kereta Api Panjangnya Truk Batubara

Baca Juga: Bulian-Tembesi Sering Terjadi Kemacetan Akibat Batubara, Fadhil Arief: Pemkab Ada Batas Kewenangannya

Perlu diketahui, saat ini sekitar 30 persen jalan Nasional di Kabupaten Batanghari mengalami kerusakan yang cukup parah. Di beberapa titik ruas Jalan Nasional tersebut terdapat lubang-lubang besar. Kemacetan yang diakibatkan oleh rusaknya jalan sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Iwan menyampaikan beberapa alternatif penyelesaian dari permasalahan rusaknya Jalan Nasional. Yakni dengan memberlakukan pembatasan jumlah armada yang bisa diaktifkan dalam kegiatan pengangkutan batubara.

"Regulasi ini memang perlu diterapkan, terutama karena masalah over dimension/overload muatan. Saya juga berpikir bahwa harus ada pembatasan jumlah armada yang bisa diaktifkan dalam kegiatan ini. Volume kendaraan pengangkut harus sesuai dengan volume jalan yang ada agar dapat dimaksimalkan," ungkap Iwan saat memberikan simpulan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V ke Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Kamis (19/1/2023).

Selain itu, Politikus Partai Gerindra itu menambahkan bahwa Komisi V akan mendesak untuk menutup pertambangan batubara jika ada pihak penambang maupun perusahaan yang tidak dapat mengikuti regulasi yang ada atau tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal baik kepada Pemprov Jambi maupun Pemkab Batanghari.

"Kalau perlu jalan nasional ini jangan diberi ruang sama sekali untuk dilalui (truk pengangkat batubara). Efek kesejahteraannya seperti apa terhadap masyarakat kita? Jangan sampai benefitnya lebih sedikit dibandingkan mudaratnya," katanya.